Pendidikan Tinggi untuk Siapa? Menimbang Beasiswa dan Ketimpangan Akses

Veritas Times — Pendidikan tinggi sering disebut sebagai jalan menuju masa depan yang lebih baik. Melalui kampus, seseorang diharapkan memperoleh pengetahuan, keterampilan, jejaring, dan peluang sosial yang lebih luas. Tetapi pertanyaan pentingnya adalah: siapa yang benar-benar bisa mengakses pendidikan tinggi?

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar perguruan tinggi Indonesia masih belum merata. Pada 2025, APK perguruan tinggi menurut jenis kelamin tercatat sekitar 29,88 persen untuk laki-laki dan 35,98 persen untuk perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa tidak semua penduduk usia pendidikan tinggi benar-benar masuk ke perguruan tinggi.

Ketimpangan akses tidak hanya soal kemampuan akademik. Banyak anak muda tidak kuliah bukan karena tidak mampu belajar, tetapi karena tidak mampu membayar, tinggal jauh dari pusat pendidikan, tidak memiliki informasi beasiswa, atau harus segera bekerja membantu keluarga.

Di sinilah beasiswa memainkan peran penting. KIP Kuliah menjadi salah satu instrumen negara untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Pemerintah menyebut alokasi KIP Kuliah terus meningkat, dan pada 2026 anggarannya mencapai sekitar Rp15,32 triliun dengan sasaran lebih dari 1,04 juta mahasiswa.

Namun, beasiswa tidak boleh membuat kita mengabaikan akar masalah. Jika biaya pendidikan terus naik, biaya hidup mahasiswa semakin berat, dan kampus masih terkonsentrasi di kota-kota besar, maka beasiswa hanya menjadi penambal dari sistem yang belum sepenuhnya adil.

Ada tiga lapis ketimpangan yang perlu dilihat. Pertama, ketimpangan ekonomi. Mahasiswa dari keluarga menengah ke bawah menghadapi beban lebih besar dalam membayar UKT, tempat tinggal, transportasi, buku, internet, dan kebutuhan sehari-hari. Kedua, ketimpangan wilayah. Mereka yang tinggal jauh dari pusat kota atau kampus besar sering memiliki akses informasi dan pilihan pendidikan yang lebih terbatas. Ketiga, ketimpangan kultural. Tidak semua keluarga memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang cara masuk kampus, memilih jurusan, atau mengakses bantuan pendidikan.

Karena itu, pembahasan tentang pendidikan tinggi tidak cukup berhenti pada jumlah beasiswa. Yang juga perlu dibahas adalah distribusi informasi, mekanisme seleksi, transparansi penerima, dan dukungan setelah mahasiswa diterima.

Banyak mahasiswa penerima beasiswa tetap menghadapi masalah selama kuliah. Ada yang kesulitan biaya hidup, kesulitan adaptasi akademik, atau merasa tidak punya ruang pendampingan. Jika bantuan hanya diberikan dalam bentuk biaya, tetapi tidak disertai dukungan akademik dan psikososial, maka risiko putus kuliah tetap ada.

Kampus juga perlu mengubah cara memandang mahasiswa miskin atau penerima bantuan. Mereka bukan objek belas kasihan, melainkan warga akademik yang memiliki hak setara untuk belajar, berkembang, dan berprestasi. Stigma terhadap penerima beasiswa harus dihapus.

Pendidikan tinggi yang adil bukan berarti semua orang harus masuk kampus dengan cara yang sama. Tetapi setiap orang yang memiliki kemampuan dan kemauan belajar seharusnya tidak terhalang hanya karena latar belakang ekonomi, wilayah, atau informasi.

Pertanyaan “pendidikan tinggi untuk siapa?” harus terus diajukan agar kampus tidak berubah menjadi ruang eksklusif. Jika pendidikan tinggi hanya mudah diakses oleh mereka yang sudah punya modal ekonomi dan sosial, maka kampus gagal menjadi alat mobilitas sosial.

Beasiswa penting. Tetapi yang lebih penting adalah membangun sistem pendidikan tinggi yang benar-benar membuka pintu bagi lebih banyak orang. Pendidikan tinggi seharusnya bukan kemewahan, melainkan kesempatan publik untuk membangun masa depan bersama.